Kamis, 22 September 2011 11:33 redaksi
Jakarta, Indowarta Badan Eksekutif Mahasiswa Batavia Raya bertekad mengawal demokrasi secara konstitusional demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Rahmat Sholeh selaku penanggung jawab BEM Batavia Raya dalam acara Deklarasi BEM Batavia Raya dan Diskusi dengan tema "Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa yang Konstruktif Menuju Demokrasi Konstitusional" di Jakarta, Rabu (21/9).
Rahmat yang juga merupakan aktifis BEM STIE Swadaya ini mengatakan pihaknya menolak segala bentuk politik praktis yang tidak sesuai dengan demokrasi dan konstitusi.
“Kami meminta pemerintah untuk menjalankan 4 pilar kebangsaan sebagai pembentuk karakter bangsa. Selain itu kami mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk mengedepankan independensinya agar tidak mudah dimanfaatkan kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Untuk itu dirinya berharap agar pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kelompok pemecah belah kedaulatan NKRI. Sedangkan dalam hal penegakan hukum, BEM Batavia Raya mendorong penegak hukum terutama KPK untuk bekerja secara profesional dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok tertentu.
“BEM Batavia Raya meminta DPR untuk segera membentuk panja mafia anggaran dan pajak,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM UBK, Rahman Key menyerukan agar semua elemen bangsa kembali pada konstitusi negara sebagai landasan berkehidupan dan bernegara. Rahman menilai pentingnya nilai-nilai UUD 45 dan berniat menjadikan BEM Batavia Raya sebagai motor terdepan guna mengembalikan pandangan hidup bangsa sesuai dengan konstitusi.
“Melihat situasi nasional dan politik yang sudah tidak bisa dikendalikan, memanggil hati BEM Batavia Raya untuk menyatakan sikap kembalilah pada konstitusi negara sebagai landasan berkehidupan dan bernegara,” serunya.
BEM Batavia Raya terdiri dari BEM STIE Swadaya, BEM Univ Islam Asyafiiyah, BEM Univ Jayabaya, BEM Univ Azzahra, BEM Univ Islam Attahiriyah, BEM Univ Agustus 45, BEM AMIK Laksi, BEM Perbanas, BEM Univ Nasional, BEM Univ Bung Karno, BEM Univ Ibnu Chaldun, BEM Univ Hamka, BEM Univ Budi Luhur, BEM Univ Bhayangkara.(Gahar).
Mediainfo) JAKARTA --- Sejumlah aktivis dari berbagai forum mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Batavia Raya menggelar Seminar dan Deklarasi dengan tema Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa yang Konstruktif Menuju Demokrasi Konstitusional yang digelar di Galery Café, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (21/09).
Dalam acara tesebut hadir sebagai pembicara diantaranya adalah Poepida Hidayatullah (Fraksi Golkar), Burza Zanubi dan Munadi Herlambang (DPP Demokrat) serta Akbar sebagai moderator.
Dalam pernyataannya, Poepida Hidayatullah mencontohkan bahwa pada jaman Soeharto kebebasan mahasiswa terbelenggu, semua yang bicara politik mengalami penahanan. Tidak ada nama BEM, waktu kumpulpun selalu mengunakan cara sembunyi-sembunyi. kalau jaman sekarang semua terbuka sehingga harus menggunakan cara-cara efektif tanpa demo dengan sasaran jelas yaitu cukup menggunakan data yang akurat seperti dalam kasus century.
Hal senada juga diamini oleh Burza Zanubi. Burza mengatakan bahwa Mahasiswa adalah kelompok elit yang mengikuti pendidikan tinggi dan juga mengikuti proses ekonomi politik. Mahasiswa juga yang mendobrak perubahan di pemerintahan. Gerakan mahasiswa muncul jika tidak adanya kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan menyimpang dari konstitusi. Selain itu, mahasiswa tidak pernah tergoda oleh tawaran elit politik dan merupakan tonggak di negara ini.
Deklarasi juga sekaligus menyampaikan 8 pernyataan sikap dari mereka. Beberapa isi dari pernyataan sikap tersebut diantaranya adalah mengawal demokrasi secara konstitusional demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong Pemegak Hukum (KPK) untuk bekerja secara profesional dan tdk mudah di intervensi oleh kepentingan kelompok tertentu, meminta kpd pemerintah untuk menjalankan 4 pilar kebangsaan sbg pembentuk karakter bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar