Foto Terkait Susno Diperiksa Pansus Century Jakarta - Dua pemuda yang
berteriak-teriak dalam rapat Pansus Century adalah mahasiswa dari
Universitas Islam Assyafi'iyah dan STIE Swadaya. Mereka mengaku gemas melihat rapat
pansus yang dinilai tidak cukup serius mengorek keterangan Susno Duaji.
Dua mahasiswa itu adalah Arifin dan Rahmat Sholeh. Akibat ulahnya, izin
bagi mereka menghadiri rapat dicabut dan diusir keluar dari Komplek DPR,
Senayan, Jakarta.
Tiga orang aktivis Rahmat Sholeh, Zulfian dan alfian dari Barisan Mahasiswa
Penyelamat Uang Negara (tengah) diamankan pihak Pengamanan Dalam
(Pamdal) seusai meneriakkan "Maling Century" kepada mantan Kabareskrim
Komjen Pol. Susno Duadji saat memberikan keterangan di Gedung Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu (20/1). Mereka menyatakan aksi itu hanya untuk
memastikan pansus serius dalam menangani dan mengusut skandal Century
ini karena banyak penegak hukum yang hanya berwacana dan tidak ada
hasilnya. MI/SUSANTO
Mahasiswa Teriak Maling Century karena Gemas Lihat
Pansus Elvan Dany Sutrisno
- detikNews
Foto Terkait
Jakarta
- Dua pemuda yang berteriak-teriak dalam rapat Pansus Century adalah
mahasiswa dari Universitas Islam Assyafi'iyah dan STIE Swadaya. Mereka mengaku gemas
melihat rapat pansus yang dinilai tidak cukup serius mengorek keterangan
Susno Duaji.
Dua mahasiswa itu adalah Arifin dan Rahmat sholeh. Akibat
ulahnya, izin bagi mereka menghadiri rapat dicabut dan diusir keluar
dari Komplek DPR, Senayan, Jakarta.
"Kami ke mari buat memastikan
pansus serius dalam mengusut Century, jangan sampai cuma wacana. Tapi
ternyata mereka lebih asyik bercanda," kata Rahmat, Rabu (20/1/2010).
Rahmat
datang ke ruang rapat Pansus Century bersama 3 orang rekannya.
Rombongan kecil yang menamakan diri "Gerakan Revolusi Penyelamat Uang
Negara" itu juga sudah mendapatkan izin resmi dari Sekretariat DPR untuk
menghadiri rapat secara langsung dari balkon ruang rapat.
Di
saat anggota pansus dari FPG Bambang Soesatyo mengajukan pertanyaan
kepada Kombes Pol Susno Duadji, mendadak Rahmat dan Arifin berteriak
"Tangkap maling Century!" Petugas keamanan dalam langsung meringkus dan
membawa mereka keluar ruang sidang.
Mahasiswa Teriak Maling Century karena Gemas
Lihat Pansus
Jakarta - Dua pemuda yang berteriak-teriak
dalam rapat Pansus Century adalah mahasiswa dari Universitas Islam
Assyafi'iyah dan STIE Swadaya. Mereka mengaku gemas melihat rapat pansus yang dinilai
tidak cukup serius mengorek keterangan Susno Duaji.
Dua mahasiswa
itu adalah Arifin dan Rahmat Sholeh. Akibat ulahnya, izin bagi mereka
menghadiri rapat dicabut dan diusir keluar dari Komplek DPR, Senayan,
Jakarta.
"Kami ke mari buat memastikan pansus serius dalam
mengusut Century, jangan sampai cuma wacana. Tapi ternyata mereka lebih
asyik bercanda," kata Rahmat, Rabu (20/1/2010).
Rahmat datang ke
ruang rapat Pansus Century bersama 3 orang rekannya. Rombongan kecil
yang menamakan diri "Gerakan Revolusi Penyelamat Uang Negara" itu juga
sudah mendapatkan izin resmi dari Sekretariat DPR untuk menghadiri rapat
secara langsung dari balkon ruang rapat.
Di saat anggota pansus
dari FPG Bambang Soesatyo mengajukan pertanyaan kepada Kombes Pol Susno
Duadji, mendadak Rahmat dan Arifin berteriak "Tangkap maling Century!"
Petugas keamanan dalam langsung meringkus dan membawa mereka keluar
ruang sidang.
Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Bangsa
yang Mandiri dan Bermartabat
on June
25th, 2009
IndonesiaBicara-Jakarta,
24 Juni 2009. Melalui kemampuan intelektualitas, seyogyanya mahasiswa
mampu menangkap perasaan rakyat akan pentingnya kesejahteraan dan
demokrasi yang adil dan merata sebagai konsekuensi logis dari Negara
yang merdeka dan berdaulat, menanggapi tantangan dimasa depan dalam
mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Maka pada 24 Juni 2009 di Wisma
PHI (Persaudaraan haji Indonesia) Jakarta Pusat, 9 BEM dari berbagai
Universitas telah menyelenggarakan acara Rembug Nasional Mahasiswa
Indonesia bertema “Merangkai Visi Mahasiswa Indonesia: Mewujudkan Bangsa
yang Mandiri dan Bermartabat.” Elemen BEM yang ikut serta
dalam acara tersebut antara lain Universitas Jayabaya, Universitas Islam
As-Syafiiah, Universitas Ibnu Chaldun, STMA Trisakti, STMIK Jayakarta,
BEM STIE Swadaya, ABA-LPI, BSI Jatiwaringin, STIE Tri Dharma Widya.
Dalam rilisnya, BEM STIE Swadaya Rahmat sholeh juga mengatakan bahwa bangsa ini pernah dianggap
sebagai keajaiban Asia karena kemampuannya bangkit dari keterpurukan
dan secara fantastis melesat meninggalkan kawan-kawan sebayanya. Namun
pembangunan bukan saja mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam
kesejahteraan relatif, tetapi juga membawa problem ikutan berupa
tumbuhnya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme. Problem ikutan
inilah yang dikemudian hari meluluhlantakan hasil positif pembangunan
yang telah tercapai.
Terkait
dengan demokrasi, rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam urusan
Negara, sesuai dengan sistem Negara yang disepakatinya. Dalam hal ini
rakyat berhak mempertanyakan nasibnya dan menyuarakan pendapatnya.
Secara kolektif, perikehidupan rakyat yang baik akan tercipta bila
Negara dikelola oleh aparat yang bersih, jujur dan transparan dalam
melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya Negara harus bebas dari praktek
kolusi, korupsi dan nepotisme ekonomi yang mengorbankan kepentingan
rakyat. Maka dengan pemerintahan yang bersih dan kejujuran, para
pengelolla Negara memiliki kewibawaan. Untuk menjamin Negara yang sehat,
tidak lain hukum harus ditegakkan. Supremasi hukum, merupakan fondasi
yang mengikat objektifitas penyelenggaraan Negara dimana pengelola
Negara hanya mengabdi pada kebenaran dan kepentingan umum. Hanya dengan
menegakkan hukum dan moralitas kejujuran, demokrasi yang sebenarnya akan
terbangun dengan kokoh.
Bila
rakyat merasakan adanya kekurangan dalam sistem konstitusi yang tidak
berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan nalar intelektualitasnya,
mahasiswa mampu menemukan argumentasi rasionil mengenai kondisi yang
bobrok dan tidak sesuai dengan semangat konstitusi atau nilai
kemanuasian. Hanya mahasiswa yang mampu menjadi pioneer perubahan,
sekaligus menjadi kekuatan yang paling ditakuti oleh rezim penguasa
despotik yang korup dibelahan dunia manapun. Tuntutan
reformasi nasional yang dikumandangkan mahasiswa, memicu kesadaran
masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa.
Pada saat itu hanya mahasiswa yang berani bersuara di bawah ancaman
laras senjata dan berani melangkahkan kaki dibawah desingan peluru dan
gas air mata Menurut Akbar dari BEM Jayabaya, acara yang berlangsung
hingga tanggal 26 serta dihadiri sekitar 100 mahasiswa dari berbagai
universitas ini terbuka bagi tiap elemen yang berminat menyumbangkan
visinya bagi Indonesia yang lebih baik. (ri
Doni
Kesuma salah satu mahasiswa STIE Swadaya yang juga artis sinetron
mengakui bahwa, saat ini STIE Swadaya bisa bersaing dengan kampus-kampus
lain yang ada di Jakarta.(*)
Jakarta
(ANTARA News) - Dari sekitar 500 mahasiswa baru yang mendaftar di STIE
Swadaya pada tahun ajaran 2011/2012, 300 diantaranya mengikuti kuliah
umum di kampus yang berada di Jalan Jatiwaringin Kalimalang Jakarta
Timur, kemarin.
Selain mahasiswa baru, kuliah umum yang
disampaikan oleh Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Franky
Mangatas Panjaitan, MM, juga dihadiri civitas akademika STIE Swadaya itu
mengambil tema "Reformasi Pengawasan, khususnya di Pemprov DKI
Jakarta".
Dalam kuliah umumnya, Franky mengatakan bahwa
pengawasan dalam bidang birokrasi dan juga program-program yang
dijanjikan gubernur saat mencalonkan diri harus terus menerus berjalan
dan ini perlu dilakukan pengawasan, sehingga program-program tersebut
bisa tepat sasaran.
Dan yang lebih penting lagi program-program
tersebut harus tepat sasaran."Saya terus menerus melakukan pengawasan
terhadap program-program gubernur, sehingga bia tepat sasaran dan
waktu," katanya.
Franky mencotohkan, salah satu program yang
dimaksud adalah di bidang pendidikan melalui program Bantuan
Operasional sekolah (BOS) dan dibidang kesehatan. Khusus di bidang
pendidikan, Diknas DKI Jakarta untuk perguruan tinggi, juga memberikan
beasiswa bagi mahasiswa baru yang tidak memiliki biaya.
Dalam
kesempatan tersebut, Franky juga berharap kepada mahasiswa baru STIE
Swadaya bisa menjadi intelektual yang mengawal reformasi, bukan hanya
dalam bidang poltik tetapi juga bidang lainnya.
Sementara itu
Ketua STIE Swadaya, H. Hasanuddin P.MS mengatakan, bahwa untuk tahun ini
jumlah mahasiswa baru yang mendaftar sudah melampaui target yang
ditetapkan, melihat animo dan antusias masyarakat, dirinya yakin pada
tahun-tahun mendatang jumlah mahasiswa bisa tersebut bertambah.
Tentunya
untuk menarik minat masyarakat, berbagai fasilitas dan kelengkapan
tersebut dibenahi, sehingga nantinya lulusan STIE Swadaya bisa
melahirkan SDM-SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan mahasiswa
dri perguruan tinggi lainnya.
"Untuk mahasiswa baru yang tidak
mampu, tidak usah khawatir sebab mahasiswa bisa mendaptkan beasiswa dari
Diknas Pemrpov DKI, belum lagi beasiswa dari Dikti dan Yayasan
Swadaya," lanjutnya.
Saat ini, kata Hasanuddin, bahwa mahassiwa
di STIE Swadaya hanya menangung 30 persen beban atau biaya pendidikan,
sedngkan sisanya ditanggung oleh STIE Swadaya melalui dana pihak ketiga,
termasuk beasiswa melalui Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu,
lanjut Hasanuddin, STIE Swadaya juga memiliki prestasi dibidang
olahraga, khsusnya bola basket. Bahkan pada kejuaraan basket liga
mahasiswa (Libama) tingkat nasional, STIE Swadaya menjadi juara I.
Banjarmasinpost.co.id
- Selasa, 2 Maret 2010 | 15:10 Wita | Dibaca 60 kali |
Komentar (0)
JAKARTA, SELASA- Ratusan massa
mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara
yang sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa
(2/3). Massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menolak adanya
politisasi hasil Pansus Angket Kasus Bank Century DPR. Mereka juga
menyuarakan, anti pemakzulan terhadap Presiden SBY.
Juru bicara
aksi, Deni Firmansyah, yang Ketua BEM Universitas Paramadina dalam
orasinya saat aksi berlangsung mengatakan, kemelut kasus Bank Century
dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai titik puncak. Pandangan
akhir masing-masing fraksi di Pansus Angket Century, katanya, telah
menciptakan ketegangan dalam koalisi pemerintahan, terdapat perbedaan
yang tajam pandangan fraksi dalam menyikapi kasus Bank Century di
koalisi pemerintahan, Partai Demokrat dengan Partai Golkar dan Partai
Keadilan Sejahtera.
"Sepertinya, perbedaan pandangan ini akan
memecahkan konsentrasi setiap program pemerintahan SBY lima tahun
kedepan. Kondisi dinamika politik akibat pansus angket century saat ini,
seperti menjadi entry point bagi kelompok-kelompok tertentu yang haus
akan kekuasaan," kata Deni.
Etika politik seharusnya, kata Deni,
menjadi koridor, namun tidak lagi di ditaati dalam komitmen koalisi. "
Ini kemudian menimbulkan,issue pemakzulan yang dimainkan oleh beberapa
kelompok tertentu. Kami tidak yakin, itu terjadi," Deni meyakini.
"Kami
lihat, Pansus Century hanya menjadi ajang eksistensi partai, mencari
muka terhadap publik. Harusnya bangsa yang besar, dibangun dengan
pengorbanan yang besar, jiwa kesatria, dengan prinsip pemikiran dan
wawasan kenusantaraan, bukan berdasar hasrat berkuasa, saling menjatukan
satu sama lain dengan menghalalkan segala cara, hanya untuk
kepentingan sesaat," paparnya.
Dalam pernyataan sikapnya BEM
Nusantara menyerukan, menolak pemakzulan terhadap Presiden SBY, meolak
politisasi pansus angket Century, kemudian meminta kepada segenap
elemen bangsa untuk fokus kembali melanjutkan pembangunan bangsa yang
pro terhadap rakyat.
Elemen perguruan tinggi yang tergabung dalam
BEM Nusantara se Jabotabek ini antara lain, BEM Universitas
Assafiiyah, Ibnu Chaldun
Jakarta,Tarumanagara,Paramadina,UHAMKA,Jayabaya, Univ.Perbanas, UIN
Jakarta, BEM Unisma Bekasi, BEM STIE Swadaya, BEM STIMIK Jayakarta, YAI,
serta BSI Jatiwaringin. (Persda Network/yat)
"Tidak
ada alasan bagi SBY untuk tidak segera melakukan reshuffle
menteri-menterinya yang terindikasi melakukan korupsi."
Illustrasi (Sumber:
lensaindonesia.com)
Jakarta,
PelitaOnline -- BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Batavia Raya
menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet (reshuffle)
terhadap menteri-menterinya yang korup. SBY harus mengganti mereka
dengan menteri baru yang bersih dari tindakan korupsi serta memiliki
integritas tinggi.
“Ganti saja menteri-menteri yang diduga korup.
Karena membuat jelek citra Kabinet ini,” kata Penanggung Jawab BEM
Batavia Raya Rahmat Soleh di Jakarta, Kamis (6/10).
Menurut
Rahmat, hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4) seharusnya menjadi acuan presiden untuk
cepat melangkah melakukan perombakan pembantu-pembantunya yang punya
rapor merah.
"Tidak ada alasan bagi SBY untuk tidak segera
melakukan reshuffle menteri-menterinya yang terindikasi
melakukan korupsi," jelasnya lagi.
Kendati demikian, ia menolak
untuk melakukan revolusi atas bobroknya Pemerintahan SBY-Boediono ini.
Justru ia menggelorakan kata-kata, “Revolusi no, Reshuffle
yes."
Selain itu, BEM Batavia mendesak KPK menangkap mafia
anggaran di Banggar DPR, serta meminta rekening anggota Banggar
diperiksa dan publikasikan.
“Kita mendesak juga untuk tangkap dan
adili mafia anggaran. Kita mendesak PPATK mempublikasikan rekening yang
mencurigakan Banggar DPR,” pintanya.
menggapai mimpi lewat tulisan dan gerakan namun penuh arti dalam mengarungi dinamika kehidupan yang hakiki, percayakanlah semua pada Ilahi Robby, semoga memberikan ku jalan yang benar sehingga aku menjadi orang berguna dan sukses di kelak nanti dalam mengarungi hidup ini. amin ya Allah.
Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dan sokoguru ekonomi nasional kian hari semakin pudar peran dan fungsinya dalam perekonomian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945. Pudarnya peran dan fungsi koperasi sebagai benteng pembangunan ekonomi rakyat saat disebabkan koperasi mengalami krisis ideologi, krisis identitas, dan krisis misioner yang menyebabkan koperasi mengalami keterpurukan dan tidak mampu lagi sebagai media yang secara strategis untuk menghimpun kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil.
Koperasi saat ini telah dimasuki ideologi kapitalisme yang telah mereduksi watak sosial koperasi. Koperasi bukan lagi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama, tetapi telah menjadi lembaga ekonomi yang berorientasi bisnis murni dan laba sehingga koperasi saat ini telah ditransformasi menjadi koperasi kapitalistik yang tidak lagi mengenal watak aslinya yaitu mengutamakan kepentingan bersama para anggotanya.
Koperasi dalam wujud nyatanya sekarang telah menjadi suatu bidang usaha yang sangat menguntungkan bagi para pemilik modal. Menjamurnya koperasi saat ini utamanya koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam menjadi indikasi kuat betapa koperasi telah menjadi koperasi kapitalistik. Kenyataan di lapangan banyak lembaga keuangan mikro yang “berbaju” koperasi yang sejatinya tujuan dan misinya bukan untuk membantu meringankan beban dan mensejahterakan anggotanya tetapi lebih untuk mensejahterakan para pemodal yang mensponsori berdirinya koperasi tersebut.
Akibatnya semakin banyaknya koperasi yang berdiri saat ini tidak berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat dan tidak mampu menurunkan kemiskinan di Indonesia, karena manfaat koperasi saat ini lebih banyak dirasakan oleh para pemodal daripada anggotanya.
Kondisi koperasi yang terjadi saat ini telah lama diprediksikan oleh para ekonom gerakan ekonomi rakyat sejak diberlakukan Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992. Undang-undang tersebut menjadi salah satu legitimasi untuk membentuk koperasi kapitalistik seperti saat ini. Undang-undang tersebut telah menjadi alat bagi para pemodal untuk meraih keuntungan bisnis dengan memakai “baju” koperasi. Undang-undang koperasi tersebut telah memasukan koperasi dalam wilayah abu-abu (gray area) dalam dunia bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pemodal untuk mengambil celah (loop hole) atas status koperasi.
Berdasarkan UUD 1945 koperasi menjadi alat politik negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga menjadi kewajiban negara untuk memberikan “fasilitas” kepada koperasi. Fasilitas (preferensi) tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal untuk meraih keuntungan dengan mengeliminir kepentingan dan kesejahteraan anggota koperasi karena koperasi telah menjadi badan usaha yang berorientasi bisnis murni bukan badan usaha yang berwatak sosial.
Koperasi berdasarkan watak dan ideologinya, sejatinya merupakan media yang sangat strategis bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi. Salah satu faktor penyebab orang menjadi miskin adalah karena tidak memiliki aset produktif yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan anggotanya tetapi juga harus mampu meningkatkan kepemilikan aset produktif bagi anggotanya.
Koperasi dapat menjadi sarana efektif bagi negara untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dalam penguasaan aset ekonomi dalam masyarakat. Koperasi dapat berfungsi sebagai alat untuk memeratakan struktur konsentrasi penguasaan aset ekonomi sehingga para ekonomi lemah (orang miskin) dapat memiliki kesempatan untuk menguasai aset produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonominya.
Koperasi merupakan media yang menghimpun secara sinergis kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil untuk dapat menguasai aset produktif secara kolektif. Koperasi bearbasis komunitas akan dapat membangun kesejahteraan secara berjamaah (kolektif) dan memunculkan semangat gotong royong sebagai ruh dari ekonomi kerakyatan. Hal tersebut memerlukan daya dukung pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menjadikan koperasi dapat eksis dalam melaksanakan perannya dan juga tidak menjadikan koperasi hanya sebagai alat politik negara semata.
Revitalisasi dan reformasi koperasi di Indonesia akan menjadi salah satu upaya strategis bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Koperasi merupakan media strategis untuk memberikan kesempatan kepada para ekonomi lemah (orang miskin) untuk menguasai aset produktif agar dapat menjadikan mereka lebih mandiri dalam bidang ekonomi. Sehingga revitalisasi dan reformasi koperasi di Indonesia harus diarahkan dan disinergikan dengan program dan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan langkah penting revitalisasi dan reformasi koperasi saat ini adalah mengembalikan koperasi kepada watak dan ideologi sejatinya yaitu berwatak sosial dan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anggotanya.
INLAH.COM, Jakarta - Puluhan mahasiswa berdemo di depan kantor Kementerian ESDM mendesak Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh untuk mundur dari jabatannya.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM STIE Swadaya dan Universitas Bobobudur mulai berorasi sejak pukul 14.30-15.00 WIB. "Kita mohon Menteri ESDM sebaiknya mundur saja dengan cara terhormat. Untuk itu, kita akan menekan Presiden SBY untuk segera memecatnya," teriak Presiden Mahasiswa STIE Swadaya, Rahmat Soleh dengan mikrofonnya, di Jakarta, Kamis (31/3).
Permintaan mundurnya Menteri ESDM dilakukan para mahasiswa tersebut menyusul rencana pemerintah melakukan pengaturan BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat. Pemerintah, lanjut dia, sangat naif jika tidak merespon keinginan mereka. "Sampai kapan pun, kekayaan migas kita akan terus dikuasai asing. Jadi, sangat naif jika pemerintah tidak merespon," umpatnya.
"Senin, kita akan datangi lagi dengan jumlah yang besar, jika keinginan kami tidak direspon. Untuk itu, bagi Menteri ESDM agar segera mundur karena tidak ada tanggung jawab secara moral dirinya dan negara," tukasnya. [cms]
Badan Eksekutif Mahasiswa Batavia Raya bertekad mengawal demokrasi secara konstitusional demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Rahmat Sholeh selaku penanggung jawab BEM Batavia Raya dalam acara Deklarasi BEM Batavia Raya dan Diskusi dengan tema "Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa yang Konstruktif Menuju Demokrasi Konstitusional" di Jakarta, Rabu (21/9).
Rahmat yang juga merupakan aktifis BEM STIE Swadaya ini mengatakan pihaknya menolak segala bentuk politik praktis yang tidak sesuai dengan demokrasi dan konstitusi.
“Kami meminta pemerintah untuk menjalankan 4 pilar kebangsaan sebagai pembentuk karakter bangsa. Selain itu kami mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk mengedepankan independensinya agar tidak mudah dimanfaatkan kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Untuk itu dirinya berharap agar pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kelompok pemecah belah kedaulatan NKRI. Sedangkan dalam hal penegakan hukum, BEM Batavia Raya mendorong penegak hukum terutama KPK untuk bekerja secara profesional dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan kelompok tertentu.
“BEM Batavia Raya meminta DPR untuk segera membentuk panja mafia anggaran dan pajak,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM UBK, Rahman Key menyerukan agar semua elemen bangsa kembali pada konstitusi negara sebagai landasan berkehidupan dan bernegara. Rahman menilai pentingnya nilai-nilai UUD 45 dan berniat menjadikan BEM Batavia Raya sebagai motor terdepan guna mengembalikan pandangan hidup bangsa sesuai dengan konstitusi.
“Melihat situasi nasional dan politik yang sudah tidak bisa dikendalikan, memanggil hati BEM Batavia Raya untuk menyatakan sikap kembalilah pada konstitusi negara sebagai landasan berkehidupan dan bernegara,” serunya.
BEM Batavia Raya terdiri dari BEM STIE Swadaya, BEM Univ Islam Asyafiiyah, BEM Univ Jayabaya, BEM Univ Azzahra, BEM Univ Islam Attahiriyah, BEM Univ Agustus 45, BEM AMIK Laksi, BEM Perbanas, BEM Univ Nasional, BEM Univ Bung Karno, BEM Univ Ibnu Chaldun, BEM Univ Hamka, BEM Univ Budi Luhur, BEM Univ Bhayangkara.(Gahar).
Dalam acara tesebut hadir sebagai pembicara diantaranya adalah Poepida Hidayatullah (Fraksi Golkar), Burza Zanubi dan Munadi Herlambang (DPP Demokrat) serta Akbar sebagai moderator.
Dalam pernyataannya, Poepida Hidayatullah mencontohkan bahwa pada jaman Soeharto kebebasan mahasiswa terbelenggu, semua yang bicara politik mengalami penahanan. Tidak ada nama BEM, waktu kumpulpun selalu mengunakan cara sembunyi-sembunyi. kalau jaman sekarang semua terbuka sehingga harus menggunakan cara-cara efektif tanpa demo dengan sasaran jelas yaitu cukup menggunakan data yang akurat seperti dalam kasus century.
Hal senada juga diamini oleh Burza Zanubi. Burza mengatakan bahwa Mahasiswa adalah kelompok elit yang mengikuti pendidikan tinggi dan juga mengikuti proses ekonomi politik. Mahasiswa juga yang mendobrak perubahan di pemerintahan. Gerakan mahasiswa muncul jika tidak adanya kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan menyimpang dari konstitusi. Selain itu, mahasiswa tidak pernah tergoda oleh tawaran elit politik dan merupakan tonggak di negara ini.
Deklarasi juga sekaligus menyampaikan 8 pernyataan sikap dari mereka. Beberapa isi dari pernyataan sikap tersebut diantaranya adalah mengawal demokrasi secara konstitusional demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong Pemegak Hukum (KPK) untuk bekerja secara profesional dan tdk mudah di intervensi oleh kepentingan kelompok tertentu, meminta kpd pemerintah untuk menjalankan 4 pilar kebangsaan sbg pembentuk karakter bangsa.
